Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem One Gate Policy, khususnya pemerintah daerah sehingga setiap tahapannya dapat berjalan optimal guna menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan vaksin.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat Raker dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek beserta jajarannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (01/06/2016).

Dalam kesimpulan lain, Komisi IX DPR RI mendukung penguatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu strategi percepatan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan kepulauan. Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memperhatikan masukan Anggota diantaranya, Revitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan program penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan secara merata.

Akreditasi Rumah Sakit harus dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan tidak semata pemenuhan syarat administrasi dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan rumah sakit oleh Badan Pengawasan Rumah Sakit (BPRS) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Kerja (Panja) BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Komisi IX DPR RI.

Kemudian, Khusus pelaksanaan kesehatan haji, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan pelayanan, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan di Arab Saudi memenuhi standard Internasional.

Terakhir, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan kepada Komisi IX DPR RI, laporan investigasi terkait Kejadian Tidak Diinginkan Sentinel (KTD Sentinel), Laporan lengkap dan detil tentang peraturan pelaksana Undang-Undang terkait Kesehatan, Laporan realisasi belanja obat dan vaksin sampai bulan Mei 2016 yang dibandingkan dengan tahun 2015.(rnm), foto : jay/hr.